Banyak Kepala Daerah Jadi Pasien KPK, Sri Mulyani: Nuraninya Mati!

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan banyak kepala daerah yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasusnya tidak jauh dari penyelewengan anggaran demi keuntungan pribadi.

“Berapa jumlah kepala daerah yg sudah ditangkap KPK, 111 kepala daerah rasanya nggak cukup membuat jera. Dibilangnya itu sial saja. Artinya nuraninya sudah mati,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).

Menurutnya, anggaran yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke daerah, merupakan amanah untuk diberikan kepada rakyat melalui berbagai pembangunan maupun kebijakan lainnya. Namun, uang itu malah diselewengkan demi kas pribadi.

“Pikiran dan hatinya sudah sama sekali tidak memikrkan masyarakat. Itu sangat menyakitkan. Saya berharap inspektur daerah seharusnya makin diperkuat dan efektif dalam mengawasi dan membimbing agar sumber daya bisa digunakan betul-betul untuk kesejahteraan,” jelasnya.

Oleh karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berpesan agar para kepala daerah bisa bekerja sama dengan baik, salah satunya dengan menggunakan anggaran dengan baik dan tepat sasaran. Apalagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2019 mendatang Daftar Poker.

“Pada 2019 yang tinggal beberapa minggu lagi adalah tahun di mana tantangan tidak makin mudah. Ada tahun politik. Tapi di luar masalah siklus politik, kondisi ekonomi juga harus kita antisipasi kita hadapi dengan baik karena kondisinya tidak statis. Di sinilah letak kerja sama daerah dan pusat jadi penting,” ungkapnya.

“Saya tutup dengan ini, yakinkan apabila masyarakat kita makin makmur dan sejahtera, pasti ASN akan makin kuat. Jadi jangan menghisap dan jangan mengurangi hak masyarakat karena itu spt anda memakan telur anda sendiri,” pungkasnya.

Pascalibur Natal IHSG Menguat, Mainkan 9 Saham Ini

Perdagangan pasar saham Indonesia pascalibur perayaan Natal diperkirakan akan mengalami penguatan, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir pekan kemarin mampu mencatatkan kenaikan sebesar 0,26 persen ke level 6.163.

“IHSG pascalibur Natal terlihat masih akan menunjukkan pola penguatan dan memiliki potensi berada dalam rentang pergerakan positif,” kata analis PT Indosurya Bersinar Sekuritas, William Suryawijaya, di Jakarta, Rabu (26/12).

Menurutnya, pada pekan perdagangan yang pendek di akhir 2018 ini terdapat pula potensi koreksi wajar.

“Ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengakumulasi pembelian dengan harapan mendapatkan capital gain pada tahun mendatang,” tuturnya.

William menjelaskan, pola uptrend IHSG dalam angka pendek, menengah maupun panjang terlihat masih terjaga dengan baik, karena level support teruji cukup kuat dan terjaganya fundamental perekonomian domestik.

“Data perekonomian yang telah dilansir masih akan menjadi salah satu faktor yang menarik bagi investor untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia,” ucap William.

Lebih lanjut dia menyatakan, IHSG memiliki support terdekat yang akan berupaya dipertahankan pada level 6.002, sedangkan target resisten terdekat yang berusaha ditembus ada di posisi 6.355.

Dengan demikian, jelas William, adanya peluang kenaikan lanjutan pada laju IHSG hari ini bisa disikapi pelaku pasar dengan mengakumulasi sembilan saham berikut:

1. PT Jasa Marga Tbk (JSMR)
2. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
3. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)
4. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
5. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP)
6. PT Astra International Tbk (ASII)
7. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)
8. PT Mayora Indah Tbk (MYOR)
9. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI).

Akselerasi Fintech, Hanya 78 Terdaftar, Ratusan Masih Ilegal

Meski menawarkan berbagai kemudahan, masyarakat harus cermat dalam meminjam uang melalui jasa fintech. Saat ini hanya ada 78 fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masih ada ratusan fintech lain yang ilegal atau tidak terdaftar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, fintech memang dapat memberikan akses keuangan yang tidak mengharuskan calon nasabah untuk datang ke kantor. Juga, tak perlu memberikan agunan. Namun, masyarakat harus berhati-hati. “Sebab, fintech tidak boleh bohongin nasabah, harus transparan,” ungkapnya.

Dia meminta, jika ada fintech yang tidak terdaftar, jangan dipilih. Jika ada yang merasa dibohongi, Wimboh meminta agar melaporkan. Sehingga website-nya bisa diblokir. OJK hanya bisa mendorong fintech transparan kepada masyarakat. “Kalau pilih fintech yang tidak tedaftar, risikonya besar,” imbuhnya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut, OJK sebenarnya gagal memahami permasalahan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Sebab, OJK hanya menyalahkan korban IDN Poker, tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diperintahkan undang-undang. LBH Jakarta telah membuka pos pengaduan korban pinjaman online sejak 5 November hingga 24 November 2018.

Selama pos dibuka, ada 1.330 korban yang sudah mengadukan pelanggaran hukum dan HAM yang mereka alami. Dari 78 fintech yang terdaftar, 25 di antaranya dilaporkan nasabah ke LBH Jakarta.

Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan, fungsi pengawasan dari OJK berlaku, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Menurut dia, OJK lepas tangan pada permasalahan di fintech yang tidak terdaftar. “Dari tiga pasal itu, OJK punya tanggung jawab, baik terdaftar maupun tidak terdaftar,” ungkapnya.

Jenis pelanggaran yang dilaporkan ke LBH adalah perlindungan data pribadi. Masyarakat paham dengan adanya fintech yang terdaftar dan tidak. Namun, menurut dia, fintech yang terdaftar tidak menjamin tidak adanya pelanggaran yang dilakukan.

LBH juga meminta OJK membuat batasan maksimal terkait bunga fintech. Rata-rata satu orang yang mengadu meminjam ke satu sampai lima aplikasi pinjaman online. Ada juga yang meminjam ke puluhan aplikasi pinjaman online untuk menutup bunga dari pinjaman-pinjaman sebelumnya. “OJK harus mengatur bunga maksimal,” pintanya.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia Harry K.W. Haryono menyampaikan, untuk mengurangi risiko gagal bayar, fintech mengajukan sistem penilaian kredit (credit scoring) pada OJK. “Banyak yang menggunakan modus untuk meminjam, tapi tidak membayar. Tidak ada sentral credit scoring. Perlu inovasi keuangan digital untuk mengembangkan itu,” paparnya.

Dari fintech payment industry, BI telah mengatur berbagai hal mengenai keamanan bertransaksi. “Kalau dari regulasi, semua sudah kami atur dengan syarat keamanan yang ketat. Jadi, kami juga mendorong supaya pelaku industri payment ini mengedukasi nasabahnya agar tidak mudah kebobol,” ucap Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko.